RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan TKA, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.

Jika perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Ini merupakan tindak pidana kejahatan.

Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA mengisi data pada laman Online Single Submission (“OSS”) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berupa:
alasan penggunaan TKA;
jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
jangka waktu penggunaan TKA;
penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; dan
jumlah TKA.

RPTKA adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (Depnakertrans), dimana digunakan sebagai persyaratan guna mempekerjakan Tenaga Asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan baik PMA maupun swasta nasional yang ada di Indonesia. Masa berlaku RPTKA itu sendiri adalah 1 (Satu) tahun, kecuali jabatan-jabatan yang ada dalam akta pendirian perusahaan yaitu 3 (Tiga) tahun. Untuk perpanjangan nya, disesuaikan dengan lokasi penempatan kerja Tenaga Asing tersebut. Jika hanya dalam satu otonomi daerah, maka instansi penerbit adalah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi RI dimana TKA tersebut bekerja.

Syarat dan ketentuan untuk mengajukan dokumen imigrasi dan ketenagakerjaan RPTKA sebagai berikut :
1. KTP HRD
2. Akta Notaris
3. NPWP Perusahaan
4. Domisili Perusahaan
5. Wajib Lapor Perusahaan
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
8. Dokumen Perusahaan (semua dokumen copy berwarna)
9. Pas Foto 4 x 6 & KTP Staf pendamping Tenaga Kerja Asing
10. Surat Keterangan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
11. Kop surat yang di tanda tangani, materai dan stamp 6 lembar

Categories:

Comments are closed